Gunadarma University

Gunadarma University

Monday 23 March 2015

SoftKill " Perekonomian Indonesia"

A. SISTEM INFORMASI
1. Pengertian Sistem Informasi
Pengertian Sistem Ekonomi dan Jenisnya – Sistem Ekonomi jika ditinjau lebih jauh maka akan beragam sekali macam-macamnya karena beragam pula negara yang menerapkannya. Untuk ulasan kali ini akan membahas tentang Pengertian Sistem Ekonomi dan Jenisnya yang diterapkan oleh beberapa negara.
Arti Sistem berasal dari kata “sytema” yang dalam bahasa Yunani memiliki arti “Seluruh dari berbagai macam bagian”. Pengertian dari sistem menurut beberapa para ahli antara lain :
C.W. Churchman
“Sistem merupakan seperangkat bagian-bagian yang di koordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan “.
L. James Havery
Menurutnya “Sistem adalah prosedur logis dan rasional guna merancang suatu dari rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud guna sebagai suatu kesatuan di dalam mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan”.

Sistem Ekonomi
Sistem Ekonomi merupakan suatu proses penerapan yang berhubungan serta memiliki interakasi yang dapat di kembangkan oleh masyarakat dengan memiliki ciri dan identitas tersendiri.
Terdapat empat sistem ekonomi, dibawah ini merupakan macam dari sistem ekonomi :
1.      Sistem Ekonomi Tradisional
2.      Sistem Ekonomi Sosialis atau Terpusat
3.      Sistem Ekonomi Bebas atau Liberal
4.      Sistem Ekonomi Campuran

A. Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem tersebut mempunyai sebuah tradisi aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan secara turun- temurun. Serta masyarakat tetap dapat menjagga nilai dari budaya setempat, sehingga kegiatan ekonominya masih bergotong-royong dan kekeluargaan.
Di bawah ini ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional :
a.       Tidak adanya pembagian struktur kerja
b.      Masih menerapkan tukar menukar atau barter
c.       Memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi
d.      Proses produksi yang tergantung dari alam
e.       Memiliki alat produksi yang sederhana

B. Sistem Ekonomi Terpusat
Sistem Ekonomi Terpusat merupakan suatu sistem ekonomi yang sumber daya maupun pengolahannya direncanakan serta dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri berikut :
a.       Negara menguasai seluruh  alat produksi
b.      Kegiatan ekonomi dikendalikan secara terpusat
c.       Hak individu tidak diakui
d.      Pemerintah berhak mengatur segala bentuk kegiatan produksi/ distribusi maupun                  konsumsi

C. Sistem Ekonomi Bebas/Liberal
Sistem Ekonomi Liberal merupakan sistem ekonomi yang pengelolaanya diatur di dalam kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya suatu kebebasan individu dalam kegiatan ekonominya. Artinya setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas untuk bersaing. Sistem ini memiliki ciri-ciri berikut :
a.       Harga barang yang ditentukan oleh pasar
b.      Timbulnya persaingan yang bebas
c.       Adanya pengakuan dari hak individu
d.      Bebas mengejar keuntungan
e.       Modal yang memegang peranan sangatlah penting


D. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem Ekonomi Campuran merupakan sistem ekonomi yang berusaha mengurangi dari lemahnya yang timbul dari sistem ekonomi terpusat serta sistem ekonomi pasar. Ciri dari sistem ekonomi campuran :
a.         Memiliki campur tangan dari pemerintah
b.         Pihak swasta yang berperan dalam kegiatan ekonomi

2. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

1. Politik sebagai pemerintahan

Di dalam konsep ini jelas bahwa politik diletakan sebagai lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang mengambil kebijakan yang strategis untuk sebuah lokus atau wilayah yang mencakup tataran negara. Kajian ini pun berbicara masalah-masalah mengenai organisasi pemerintahan, pembagiaan kekuasaan dan peran pemerintah yang menjadi fokus utama yang melihat kondisi-kondisi relevansi yang ada menjadi satu kesatuan dalam perbincangan ekonomi politik termutakhir. Namun dalam konsep ini ada beberapa kelemahan yang terlihat seperti cakupan-cakupan pemerintahan yang dinilai terlalu sempit bila kita berbicara negara pada ranah kekuasaan, pengabaian perbincangan mengenai korelasiyang berhubungan antara swasta danemerintah, kepentingan pribadi yang dibawa personal atau kelompok dalam pemerintahan yang berpotensi melawan penyelewengan.

2. Pemerintah sebagai public

Dalam fokus kajian ini kita diajak memasuki kawasan-kawasan yang sifatnya ekonomis sekali yaitu berupa sebuah peristiwa yang hadir tengah-tengah masyarakat seperti perdebetan antara apa yang disebut dengan urusan public dan urusan public. Public juga tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individual yang mempengaruhi kesejahteraan bahkan eksistensi masyarakat umum dalam hal ini adalah public. Dalam pembahasaan mengenai public dan privat kita mengenal istilah “Public Good “ , yang dimaksud public good adalah barang-barang maupun jasa yang dianggap berharga dan sifatnya sangat strategis bagi kebutuhan masyarakat. Bila kita berangkat dari pemikiran John Dewey, sektor public adalah sebuah bentuk nyata tanggungan dan tanggung jawab dari negara. Menurut Dewey jelas sekali terlihat bahwa public adalah ranah dimana masyarakat mempunyai tidak terlepas dari kepentingan dan pilihan.

3. Politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang

Dalam kajian dalam bidang ini, aksentuasi ketat pada apa yang dimaksud distribusi nilai dalam masyarakat dengan kewenangan tertentu. Mengapa pendekatan ini dinilai relevan sebagai bentuk integrasi efektif antara politik dan ekonomi adalah karena keduanya adalah mengamini tentang metode alokasi. Bila dalam sudut pandang ekonomi mengenai kelangkaan maka tidak terlepas dari sektor produksi dan ini berkaitan erat dengan politik yang memiliki kewenangan hampir secara penuh untuk semisal distribusi sumberdaya alam, kecakapan teknis dalam hal kualitas alat-alat produksi dll.
Bila kita melihat secara seksama, ketiga konsep ini memiliki keterikatan kuat dan pengaruhnya besar bagi perkembangan ekonomi politik yang berkembang sebagai sebuah prinsip dasar keilmuan dalam sudut pandang politik. Ada 3 aktor penting bila kita berkaca dalam konsep-konsep ini yaitu pemerintah, pasar (dalam hal ini penjual dan pembeli) serta masyarakat. Semua punya peran penting dimana pemerintah sebagai regulator dan pengamanan bagi proses berjalannya pasar dan masyarakat sebagai sasaran dari pasar dalam hal ini bisa menggunakan kaca mata atau perspektif privat maupun publik.
Bila kita menelaah dalam sudut pandang ekonomi ada Pendekatan- pendekatan konsep yang menarik untuk membelah masalah ini, sebelumnya perkenankanlah saya untuk sedikit memaparkan mengenai apa yang dibahas secara strategis dalam prinsip ilmu ekonomi dalam tinjauan ekonomi politik. Ilmu Ekonomi  menitik beratkan masalah pada satu hal yaitu kelangkaan. Setiap barang diasumsikan langka sehingga perlu ada kegiata ekonomi berupa produksi, distribusi, sampai konsumsi. Dalam roda perjalanan ekonomi ini perlu juga disinggung tempat berlangsungnya sebuah penawaran dan permintaan dalam yaitu pasar.
Selanjutnya kita akan masuk ranah pembahasan konsep- konsep pendekatan dalam ilmu ekonomi komperhensif yaitu:
Ø  Pendekatan Ekonomi Kalkulasi
Dalam pendekatan ini kita didekatkan pada pemikiran-pemikiran  bahwa setiap individu mampu memanfaaatkan sumberdaya yang berada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Memang pendekatan ini tidak terlepas dengan rasio-rasio yang dimiliki manusia dalam memilih sesuatu dan tentang alokasi. Dalam masyarakat modern rational choice adalah sebagai intrumen dan menjadi sebuah identitas penting.
Ø  Pendekatan Ekonomi sebagai perekenonomian
Dalam pendekatan ini dilihat ekonomi memiiliki sifat yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan pada kita bahwa politik dan ekonomi adalah satu hal  yang berbeda. Ini berangkat dari pemikiran bahwa pasar dapat meregulasi sendiri bila ada kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasar itu sendiri. pandangan ini menekan kan bahwa ekonomi harus berdiri diluar wilayah-willayah politik karena efektif atau tidak sebuah pasar itu diluar campur tangan  pemerintah khas pemikiran klasik.


3. Kapitalisme dan Sosialisme

Di dunia pernah dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrenm, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan faham kebebasan. Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis sosial dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia.
Dalam terminologi teori mikroekonomi, sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang menyadarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (pesaingan bebas), meyakini kemampuan “the invisible hand” dalam menuju efisiensi ekonomi.

Prinsip-prinsip Kapitalisme :

Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yg terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya.
Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengerahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yang menjahatinya. Karena itu dibuatlah peraturan-peraturan yg cocok untuk meningkatkan dan melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi kecuali dalam batas-batas yg yg sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam rangka mengokohkan keamanan.
Perfect Competition :
Price system sesuai dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan dan bersandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya.
Bentuk Kapitalisme :
Kapitalisme perdagangan yang muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feodal. Dalam sistem ini seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian ia berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen
Kapitalisme industri yang lahir karena ditopang oleh kemajuan industri dengan penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1765 dan mesin tenun tahun 1733. Semua itu telah membangkitkan revolusi industri di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh yakni antara manusia dan mesin.
Sistem Kartel yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Sistem ini memberi kesempatan untuk memonopoli pasar dan pemerasan seluas-luasnya. Aliran ini tersebvar di Jerman dan Jepang.
Sistem Trust yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar perusahaan tersebut lebih mampu berproduksi dan lebih kuat untuk mengontrol dan menguasai pasar.

Segi-segi Negatif Kapitalisme :

Ø  Sitem buatan manusia : Sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum.
Ø  Egoistik :  Dalam sistem kapitalisme individu dan sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum.
Ø  Monopolostik :  Dalam sistem kapitalisme seorang kapitalis memonopoli komoditas dan menimbunnya. Apabila barang tersebut habis di pasar ia mengeluarkannya utk dijual dgn harga mahal yang berlipat ganda mencekik konsumen dan orang-orang lemah.
Ø  Terlalu berpihak kepada hak milik pribadi : Kapitalisme terlalu mengagungkan hak milik pribadi. Sedangkan komunisme malah menghilangkan hak milik pribadi.
Ø  Persaingan: Sistem dasar kapitalisme membuat kehidupan menjadi arena perlombaan harga. Semua orang berlomba mencari kemenangan. Sehingga kehidupan dalam sistem kapitalisme berubah menjadi riba di mana yang kuat menerkam yang lemah. Hal ini sering menimbulkan kebangkrutan pabrik atau perusahaan tertentu.
Ø  Perampasan tenaga produktif : Kapitalisme membuat para tenaga kerja sebagai barang komoditas yang harus tunduk kepada hukum permintaan dan kebutuhan yang menjadikan dia sebagai barang yang dapat ditawarkan tiap saat. Pekerja ini bisa jadi sewaktu-waktu diganti dengan orang lain yang upahnya lebih rendah dan mampu bekerja lebih banyak dan pengabdiannya lebih baik.
Ø  Pengangguran : Suatu fenomena umum dalam masyarakat kapitalis ialah munculnya pengangguran yang mendorong pemilik perusahaan untuk menambah tenaga yang akan memberatkannya.
Ø  Kehidupan yg penuh gejolak : Ini adalah akibat logis dari persaingan yang berlangsung antara dua kelas. Yang satu mementingkan pengumpulan uang dengan segala cara. Sedangkan yang satu lagi tidak diberi kesempatan mencari sendiri kebutuhan pokok hidupnya tanpa kenal belas kasihan.
Ø  Penjajahan : Karena didorong mencari bahan baku dan mencari pasar baru untuk memasarkan hasil produksinya kapitalisme memasuki petualangan penjajahan terhadap semua bangsa. Pada mulanya dalam bentuk penjajahan ekonomi pola pikir politik dan kebudayaan. Kemudian memperbudak semua bangsa dan mengeksploitasi tenaga-tenaga produktif demi kepentingan penjajahan.
Ø  Peperangan dan malapetaka : Umat manusia telah menyaksikan berbagai bentuk pembunuhan dan pembantaian luar biasa biadabnya. Itu terjadi sebagai akibat logis dari sebuah penjajahan yg menimpa ummat manusia di bumi yg melahirkan bencana paling keji dan kejam.
Ø
Didominasi hawa nafsu :Orang kapitalisme berpegang kepada prinsip demokrasi politik dan pemerintahan. Pada umumnya demokrasi yg mereka gembar-gemborkan dibarengi dgn hawa nafsu yg mendominasi dan jauh dari kebenaran dan keadilan.
Riba : Sistem kapitalisme tegak di atas landasan riba. Sedangkan riba merupakan akar penyakit yg membuat seluruh dunia menderita.
Tidak bermoral :Kapitalisme memandang manusia sebagai benda materi. Karena itu manusia dijauhkan dari kecenderungan ruhani dan akhlaknya. Bahkan dalam sistem kapitalisme antara ekonomi dan moral dipisahkan jauh-jauh.
Kejam : Kapitalisme sering memusnahkan begitu saja komoditas yg lebih dgn cara dibakar atau dibuang ke laut krn khawatir harga akan jatuh disebabkan banyaknya penawaran. Mereka berani melakukan itu padahal masih banyak bangsa-bangsa yg menjerit kelaparean.
Boros : Orang-orang kapitalisme memproduksi barang-barang mewah disertai iklan besar-besaran tanpa peduli kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sebab yg mereka cari keuntungan belaka.
Tidak berperikemanusiaan : Orang kapitalis sering mengusir begitu saja seorang buruh krn alasan tenaganya kurang produktif. Tetapi kekejaman ini mulai diperingan akhir-akhir ini dgn adanya perbaikan dalam tubuh kapitalisme.

Sistem Ekonomi Sosialisme

Produksi sosialis adalah suatu pemusatan produksi yang terbesar dengan menggunakan mekanisme yang tertinggi dalam dunia. Dalam masyarakat kapitalis mesin-mesin digunakan sebagai alat penghisapan dan pemerasan terhadap Rakyat pekerja dan hanya dimasukan ke dalam produksi, jika memperbesar keuntungan kaum kapitalis dan mengurangi upah kaum pekerja. Penggunaan mesin dalam masyarakat sosialis ditujukan untuk menghemat kerja dan untuk meringankan pekerjaan dalam segala bidang perekonomian dan untuk mempertinggi kesejahteraan Rakyat. Karenanya dalam masyarakat sosialis tidak ada pengangguran, mesin tidak dapat menjadi saingan kaum pekerja, bahkan memberi jasa sebesar-besarnya kepada kaum pekerja. Dibandingkan dengan dalam kapitalisme penggunaan mesin dalam sosialisme mendapatkan lapangan yang luas sekali.
Likuidasi milik pribadi atas alat-alat produksi mengandung akibat, bahwa semua hasil ilmu pengetahuan dan teknik dalam sosialisme menjadi milik bersama seluruh masyarakat. Dalam perekonomian sosialis tidak mungkin ada terjadi menghentikan kemajuan teknik dengan sengaja, tetapi dalam sosialisme cara ini digunakan sebagai suatu metode oleh kaum kapitalis monopoli untuk kepentingan sendiri guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Produksi sosialis yang berkewajiban mencukupi keperluan masyarakat seluruhnya, menghendaki suatu perkembangan dan penyempurnaan bidang teknik dengan tak putus-putus: caranya ialah senatiasa mengganti alat-alat teknik yang lama dengan yang baru dan mengganti yang baru dengan yang terbaru. Dengan demikian timbullah suatu keharusan adanya penanaman-penanaman modal yang besar sekali dalam perekonomian Rakyat.
Dengan adanya pemusatan alat-alat produksi dan akumulasi perekonomian yang terpenting didalam tangannya, Negara sosialis dapat membuat penanaman modal dalam segala cabang produksi. Berbeda dengan dalam kapitalisme, kemajuan teknik dalam sosialisme tidak terhambat oleh beban teknik yang lama. Dengan demikian sosialisme dapat menjamin bahwa teknik mesin modern dalam segala cabang produksi dilaksanakan dengan konsekuen, juga dalam bidang pertanian. Sebaliknya dalam masyarakat kapitalis, terutama dalam masyarakat negeri-negeri yang menjadi jajahan kapitalisme bidang pertanian dan beberapa cabang perekonomian masih berdasarkan atas pekerjaan perorangan.
Dalam sosialisme kedudukan kaum pekerja berubah sama sekali sampai kepada dasarnya. Kaum pekerja bukan lagi buruh yang terhisap dan terperas, yang hanya menerima upah sekedar agar tidak mati kelaparan. Seluruh rakyat pekerja dibebaskan dari penghisapan dan pemerasan; kaum pekerja perindustrian, kaum tani kolektif dan kaum cendekiawan pembela rakyat adalah unsur-unsur pokok yang menjadi dasar kehidupan masyarakat sosialis. Seluruh kaum pekerja bekerja untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat, tidak untuk kepentingan kaum penghisap dan kaum pemeras; itulah sebabnya, maka kaum pekerja berkepentingan sekali akan penyempurnaan produksi atas dasar penggunaan yang sebaik-baiknya alat-alat teknik yang ada.

Ciri sistem ekonomi sosialis:
·         Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
·         Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi    belaka.
·         Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
·         Peran pemerintah sangat kuat.
·         Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
·         Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
·         Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
·         Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat      sosialis)
·         Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat        kapitalis).

Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi Sosialis

·            Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum.
·         Tidak banyak kasus, hanya terjadi pada saat revolusi industri (abad pertengahan) dan revolusi Bolsevik tahun 1917). Di India banyak kasta, tapi tidak pernah terjadi revolusi sosial.
·         Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan sehingga kreativitas masyarakat tehambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan berhenti.
Tidak ada insentive untuk kerja keras sehingga tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur.

4. Persaingan Terkendali
Dalam sistem ekonomi indonesia ada persaingan tidak sempurna (Oligopoli,Monopoli,dsb) tetapi pemerintah kerena pemerintah tetap mengendalikan ekonomi dalam negara.karena pemerintah memberikan subsidi dan bantuan lainya kepada para pengusaha kecil dan menengah agar dapat terus bersaing dengan pengusaha yang lain sehingga kesejahteraan akan meningkat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian negara, dengan menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan.

B. SEJARAH EKONOMI

1. Sejarah Pra Kolonialisme

Sejarah Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku.
Kedatangan mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia. Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada perkembangannya, bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia, mula-mula sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah, hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya kedatangan suku bangsa Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak kejayaan masa perbudakan di negeri asalnya- , berhasil mendirikan kekuasaan di beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan.
Mereka memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha. Berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut juga menandai zaman keemasan dari masa kepemilikan budak di Nusantara yang puncaknya terjadi pada periode kekuasaan kerajaan Majapahit. Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka juga terjadi emigrasi dari para saudagar dan pedagang dari daratan Arab yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam baru di daerah pesisir pantai untuk melakukan penguasaan atas bandar-bandar perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah mendesak kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai memperkenalkan sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari sebelumnya berupa pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai mulai berkembangnya zaman feudalisme. Pendatang dari Cina juga banyak berdatangan terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya ekspedisi kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat di Semarang. Pada masa ini juga sudah berlangsung migrasi orang-orang Jawa ke semenanjung Malaya yang singgah di Malaysia dan Singapura untuk bekerja sementara waktu guna mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah dalam rangka ziarah agama. Demikian juga orang-orang di pulau Sangir Talaud yang bermigrasi ke Mindano (Pilipina Selatan) karena letaknya yang sangat dekat secara geografis.
Dari catatan sejarah yang sangat ringkas tersebut, maka kita dapat menemukan beberapa ciri dari gerakan migrasi awal yang berlangsung di masa-masa tersebut. Pertama, wilayah Nusantara menjadi tujuan migrasi besar-besaran dari berbagai suku bangsa lain di luar wilayah nusantara. Sekalipun pada saat itu belum dikenal batas-batas negara, tetapi sudah terdapat migrasi yang bersifat internasional mengingat suku-suku bangsa pendatang berasal dari daerah yang sangat jauh letaknya. Kedua, motif atau alasan terjadinya migrasi pertama-tama adalah ekonomi (pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan jalur perdagangan) dan realisasi hal tersebut menuntut adanya kekuasaan politik dan penyebaran kebudayaan pendukung. Ketiga, proses migrasi tersebut ditandai dengan berlangsungnya perang dan penaklukan, cara-cara yang paling vulgar dalam sejarah umat manusia. Keempat, migrasi juga telah mendorong perkembangan sistem yang lebih maju dari masa sebelumnya seperti pengenalan organisasi kekuasaan yang menjadi cikal bakal negara (state) dan juga sistem pertanian.

2. Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal
Sistem ekonomi kapitalis liberal adalah sistem dimana warga negara diberi kebebasan untuk menetukan kegiatan ekonominya sesuai keahlian yang dimiliki orang tersebut dan dikembangkan secara bebas dengan sumber daya yang ada.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :

a.  Masyarakat diberi kebebasan.
Maksud : Setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak dibatasi oleh pemerintah.

b.  Pemerintah tidak ikut campur tangan.
Maksud : Sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pemerintah tidak peduli/ikut campur tangan.

c.  Masyarakat terbagi menjadi dua golongan.
Maksud : Masyarakat umum terbagi menjadi golongan penguasa dan golongan rakyat kecil/miskin.

d.  Timbul persaingan dalam masyarakat.
Maksud : Masyarakat saling bersaing dalam kegiatan ekonomi.

e.  Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
Maksud : Apa yang dilakuakn di pasar merupakan suatu tindakan ekonomi.

f.   Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Maksud : Kegiatan ekonomi yang dilakuakan untuk mewujudkan sesuatu barang yang berkualitas tinggi.

3. Era Pendidikan Jepang

Jepang memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia dengan maksud atau tujuan untuk mendukung kepentingan perangnya. Jepang memiliki keinginan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di Indonesia pada saat pendudukannya, yaitu dari sumber daya ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Jepang menganggap pendidikan penting untuk rakyat Indonesia guna mendukung maksud dan tujuannya tesebut.
     Jepang beranggapan kaum intelektual dapat membantu programnya dan kaum intelektual muda yang dianggap lebih dinamis, idealis dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Selain itu Jepang beranggapan kaum intelektual muda belum mendapat pengaruh dari bangsa barat. Karena itu Jepang memberikan perhatian khusus pada kaum muda Indonesia. Hal itu diwujudkan dengan memberikan pendidikan pada kaum muda, baik pendidikan umum maupun khusus, seperti kursus-kursus yang diberikan oleh Jepang.
     Kaum muda diharapkan dapat mempokan doktrin Asia Timur Raya, sehingga golongan muda diberikan pendidikan oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Dengan berbagai cara Jepang mengambil hati rakyat Indonesia melalui pendidikan. Selain menggunakan bahasa Jepang dalam pengantar pelajaran Jepang tidak mengabaikan bahasa Indonesia dengan mengadakan komisi penyempurnaan bahasa Indonesia. Selain itu Jepang memeberikan wadah olahraga untuk semua kalangan rakyat Indonesia.


     Usaha yang Dilakukan Jepang untuk Pendidikan di Indonesia dan Perkembangannya dari Pendidikan Sebelumnya
     Pada mulanya Jepang memberikan pendidikan di Indonesia dengan meneruskan pendidikan yang sudah ada sebelumnya, yaitu pada masa pendudukan Belanda dengan pendidikan ala barat. Akan tetapi  kemudian Jepang merombaknya yaitu dengan memasukkan doktrin Asia raya agar sesuai dengan tujuan serta maksud Jepang.
     Pendidikan dari jaman pendudukan Belanda dirombak secara total, karena pada jaman pendudukan Belanda di Indonesia yang diberi pendidikan hanya kaum tertentu saja. Yaitu golongan elite saja, karena dengan itu golongan elite dapat mempengaruhi orang banyak serta memeritahkan rakyatnya agar mengikuti Belanda.
     Pada masa pendudukan  Jepang, secara langsung Jepang menghimbau kepada seluruh rakyat indonesia agar dapat mebantu Jepang memenangkan perang. Oleh karena itu pendidikan diberikan kepada seluruh rakyat indonesia. Jepang juga memiliki kebijaksanaan dalam bidang pendidikan di Indonesia pada masa pendudukannya di Indonesia. Ada tiga prinsip pokok dari kebijaksanaan tersebut, yaitu :
1.                Pendidikan ditata kembali atas dasar keseragaman dan kesamaan untuk seluruh kelompok etnis dan sosial.
2.                Secara sistematis pengaruh Belanda dihapuskan dari sekolah-sekolah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama.
3.                Semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk memasukkan doktrin gagasan Kemakmuran Bersama Asia Tenggara di bawah pimpinan Jepang.

     Jepang membekukan semua kegiatan sekolah yang didirikan Belanda, deangan tujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda. Usaha yang dilakukan Jepang dalam menghilangkan pengaruh Belanda yaitu dengan mengadakan pemeriksaan terhadap buku-buku yang berbahasa Belanda, hal ini dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Selain untuk menghilangkan pengaruh Belanda, usaha ini dimaksudkan untuk meninggikan derajat bangsa Asia dibawah pimpinan dan kekuasaan jepang.
     Karena Jepang menganggap pentingnya sekolah memiliki arti penting dalam menunjang program indoktrinasi maka sekolah-sekolah kembali dibuka, akan tetapi tentunya dengan model yang berbeda dari sekolah yang ada saat pendudukan Belanda di Indonesia. Jepang memasukkan bahasa Jepang sebagai bahsa pengatar dalam pengajaran. Agar rakyat indonesia dapat dengan cepat menguasai bahasa Jepang, diadakan lomba penggunaan bahasa Jepang.
     Lomba penggunaan bahasa Jepang yaitu dengan lomba membuat karangan, becakap-cakap, membaca dan menyanyi dalam bahasa Jepang. Selain itu Jepang juga membentuk sekolah dan kursus kilat pelajaran bahasa Jepang yakni Nippongo Gakko atau dalam bahasa Indonesia diartiakan Sekolah Bahasa Nippon. Selain itu pihak swasta menyelenggarakan kursus bahasa Jepang dengan masa pendidikan selama empat bulan yang dikelola olehy Toa Bumka Kai yaitu Asosiasi Kebudayaan Asia Timur. Badan ini bekerja dalam bidang kebudayaan.
     Usaha Lain yang dilakukan Jepang dalam pendidikan di Indonesia ini adalah memperhatikan penyempurnakan bahasa Indonesia yang tidak berkembang pada masa pemerintahan Belanda. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian rakyat Indonesia. Untuk penyempurnaan bahasa Indonesia ini, Jepang membentuk Indonesia Goseibi Iinkai yaitu komisi untuk penyempurnakan bahasa Indonesia. Komisi ini bertempat di gedung perpustakaan Islam di Tanah Abang Bukut, Jakarta. Komisi ini memiliki  pimpinan harian yaitu Ichiki, Mr Rd. Soewandi dan St. Takdir Alisyahbana.
     Untuk mendekati para pemuda selain pendidikan formal dilakukan pula melalui bidang olahraga. Pada tanggal 21 Agustus 1943 Jepang mempersatukan perkumpulan olahraga tersebut dalam wadah yaitu perkumpulan olahraga Jawa. Badan beranggotakan dari berbagai kalangan rakyat Indonesia, dari pegawai kantor sampai murud-murid sekolah.
     Dari perubahan-perubahan yang dilakukan Jepang terhadap pendidikan Indonesia, hal ini telah mengalami perkembangan. Dari yang mulanya pada masa pendudukan Belanda hanya golongan elite saja yang diberi pendidikan, kini pendidikan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa pengangantar dalam pendidikan dan penyempurnaan bahasa Indonesia merupakan perkembangan dari pendidikan masa pendudukan Jepang dari pendidikan sebelumnya yaitu masa pendudukan Belanda.

     Model Pendidikan Masa Pendudukan Jepang
     Seperti pendidikan pada masa Belanda yang memiliki model pengajaran mempengaruhi atau doktrinasi barat, pendidikan Jepang juga memiliki model pengajaran dengan doktrinasi Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Model pengajaran dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Jepang yang di terapkan pada pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain model pendidikan formal diadakan juga kursus-kursus, pendirian badan olah raga ada pula pendidikan keprajuritan.
     Penerapan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang, karena bahasa pengantar dalam pengajaran adalah bahasa Jepang. Hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang pada rakyat Indonesia. Akan tetapi memang inilah yang diharapkan Jepang pada pendidikan yang diberikan pada rakyat Indonesia.
     Dalam pendidikan ini memang sengaja di masukkan kebudayaan Jepang. Contoh-contoh kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang, lagu-lagu Jepang dan olahraga. Dengan pemberian kebudayaan Jepang diharapkan dapat menghilangkan pengaruh pendidikan gaya barat yang sebelumnya ada.

     Contoh-Contoh Sekolahan yang Ada pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
     Sekolah rakyat yang ada pada masa pendudukan Jepang di Indonesia contohnya H.I.S Djagamonjet, H.I.S Oastenweg, H.I.S Baloelweg-Djatinegara. Sekolah menengah pertama seperti Sekolah Menengah Pertama I di prapatan 10, Sekolah Menengah Pewrtama II di Gambir Wetan 2, Sekolah Menengah Pertama III di Jalan Reynstaa (Manggarai). Selain itu ada pula Sekolah Menengah Tinggi di Menteng 10. Ada pula sekolah Tabib Jakarta dan sekolah Tinggi Hukum Jakarta dan bagi kaum wanita didirikan Sekolah Kepandaian Poetri Wakaba.
     Mungkin hampir 90% sekolah menengah yang didirikan Belanda dihapuskan oleh Jepang. Karena Jepang ingin menghapuskan rakyat Indonesia dari pengaruh Barat. Jepang ingin mengenalkan Asia Raya di bawah pimpinan Jepang.

4. Ekonomi Indonesia Setiap Periode
·         1950-1959:sistem ekonomi liberal (masa demokrasi liberal)
·         1959-1966:Sistem Ekonomi Etatisme(masa demokrasi terpimpin)
·         1966-1998:sistem Ekonomi pancasila (Demokrasi Ekonomi)
·         1998-sekarang :sistem Ekonomi pancasila(demokrasi Ekonomi)yang dalam prakteknya cenderung liberal.

5. Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi

·         ORDE LAMA

 Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)ÿ
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.




Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

1.  Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
 KonferensiØ Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
 Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Ø
3. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
 Kasimo PlanØ yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

·         ORDE BARU

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia.

·         ORDE REFORMASI

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
 Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
 Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

C. PDB Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

1. Produk Domestik Bruto
Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional
2. A.      Pertumbuhan Ekonomi
              Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan[1]. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.
           
                        Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) dan pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam ekonomi bisa terjadi karena ON, yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan dan pemerintah meningkat.
              Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan social

B.       Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis 
       Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru (sebelum krisis 1997) dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro. Dua di antaranya yang umum digunakan adalah tingkat PN per kapita dan laju pertumbuhan PDB per tahun.
          Resensi ekonomi dunia yang terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan PDB atau PN di NM, yang secara bersama mendominasi perdagangan dunia, mengakibatkan lemahnya permintaan dunia terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia, yang selanjutnya dapat menyebabkan defisit saldo neraca perdagangan.
          Pada awalnya, salah satu faktor penting yang menyebabkan merosotnya kegiatan invertasi di dalam negeri selama masa krisis, seperti juga di negara-negara Asia lain yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand), adalah karena kerugian besar yang di alami oleh banyak perusahaan swata akibat depresiasi rupiah yang besar, sementara uang luar negerinya dalam mata uang dolas AS tidak dilindungi (hedging) sebelumnya dengan kurs tertentu di pasar berjangka waktu ke depan (forward).

C.      Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
       Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sector atas dasar harga berlaku menunjukan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tig sector utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peranan sebesar 55,9 persen pada tahun 2006
       Pengangguran terbuka per Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28% angkatan kerja. Masalah kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala penerapan UU dan Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Diramalkan sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi kemacetan pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik kepada departemen fungsional dan daerah otonom.
       Dapat disimpulkan bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga ditandai oleh senjang konsep kebijakan pemerintah di atas kertas dengan implementasi lapangan , akan mendorong reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan pembentukan tim independen diluar pemerintah yang akan melacak apakah suatu kebijakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memberi rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.
       Tahun 2007 adalah ”jendela peluang” bagi pemerintahan untuk berprestasi, namun kemungkin kecil dapat dimanfaatkan Presiden. Stabilitas keamanan relatif baik sepanjang 2006, harap-harap cemas dapat berlanjut tahun 2007. Disamping bencana alam, kecelakaan transportasi udara/laut dan flu burung, terorisme tetap menjadi ancaman serius dan agenda perburuan Noordin M.Top yang dianggap kepolisian RI setara kaliber dengan Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.

D.      Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
              Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier.
Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :
1.         Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
2.         Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
3.         Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
4.         Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan
5.         Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
6.         Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
7.         Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
8.         Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

3. Faktor- factor Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Subandi, dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah:
1.       factor produksi
2.      factor investasi
3.      factor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4.      factor kebijakan moneter dan inflasi
5.      factor keuangan negara
Sedangkan Tambunan, dalam bukunya Perekonomian Indonesia, menulis bahwa di dalam teoti-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari factor-faktor produksi seperti SDM, kapital, teknologi, bahan baku, enterpreneurship dan energi.  Akan tetapi, factor penentu tersebut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka pendek.
Dengan kata  lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk dari tahun 2000 lebih ditentukan oleh factor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek, yang dapat dikelompokkan ke dalam factor internal dan eksternal.
Factor eksternal didominasi oleh factor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia.

1.       Faktor-faktor Internal
a.      Factor ekonomi, antara lain:
·         Buruknya fundamental ekonomi nasional
·         Cadangan devisa
·         Hutang luar negeri dan ketergantungan impor
·         Sector perbankan dan riil
·         Pengeluaran konsumsi
b.      Faktor non ekonomi, antara lain:
·         Kondisi politik, social dan keamanan
·         PMA dan PMDN
·         Pelarian modal ke luar negeri
·         Nilai tukar rupiah
2.      Faktor-faktor Eksternal
·         Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia






DAFTAR PUSTAKA


No comments:

Post a Comment